Hampir lima bulan sejak deklarasi bersejarah pada 7 Januari 2026, geliat swasembada pangan terus terasa hingga ke tingkat petani dan lumbung pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto, saat itu di Desa Cilebar, Karawang, menyatakan Indonesia kembali berdaulat atas pangan setelah produksi beras tahun 2025 mencapai rekor tertinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis 5 Januari 2026 mencatat produksi beras sepanjang 2025 sebesar 34,77 juta ton, berasal dari 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut langsung diikuti peningkatan serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog.
Hingga 31 Desember 2025, Bulog menyerap 4.537.490 ton Gabah Kering Panen (GKP), ditambah 6.863 ton Gabah Kering Giling (GKG), serta 765.504 ton beras. Total pengadaan setara beras tahun 2025 meningkat 3.791.969 ton dibanding periode sebelumnya.
Target Serapan 2026 dan Optimisme Pemerintah
Dengan target produksi padi tahun 2026 yang hampir setara dengan 2025—yakni 60,34 juta ton GKG atau 34,77 juta ton beras—pemerintah kembali membidik serapan sebesar 4 juta ton setara beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, peningkatan produksi menjadi modal utama mencapai target tersebut. “Insya Allah produksi tahun ini, mudah-mudahan tidak ada bencana, tidak ada halangan, produksinya lebih besar daripada tahun lalu,” ujarnya.
Optimisme itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Serap Gabah dan Beras 2026 serta penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog pada Senin, 12 Januari 2026.
Berdasarkan rilis BPS 5 Januari 2026, luas tanam periode Januari–Februari 2026 diperkirakan mencapai 1,55 juta hektare dengan potensi produksi beras sebesar 4,78 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (akrab disapa Mas Dar) menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program pangan berjalan on track dan berkelanjutan. “Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 kemudian menjadi autopilot, lalu kita capai hal-hal baru di tahun 2026. Swasembada pangan 2025 sudah diumumkan dan itu kita pertahankan,” tuturnya.
Kesiapan Bulog dan Transformasi Digital
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan kesiapan lembaganya menjalankan penugasan pemerintah, mulai dari penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran beras secara optimal. “Kami akan semaksimal mungkin mewujudkan cita-cita kembali swasembada di tahun 2026 dan seterusnya,” katanya.
Untuk mendukung kualitas dan tata kelola, Bulog menerapkan kebijakan penyerapan gabah dengan prinsip any quality disertai persyaratan usia panen optimal guna menjaga mutu beras. Harga Pembelian Gabah (HPP) tetap dipedomani sebesar Rp6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP).
Rizal juga menambahkan, Bulog akan memperkuat transformasi sistem pembayaran hasil panen petani secara digital melalui sinergi dengan perbankan Himbara. “Hal ini untuk menjamin transparansi, akurasi, dan perlindungan harga di tingkat petani,” ujarnya. Bulog juga terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta penyuluh pertanian lapangan.
Momentum Positif dan Pandangan Perpadi
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menekankan bahwa pencapaian swasembada bukan tugas satu pihak, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, petani, dan Bulog. Ia berharap momentum positif ini tidak berhenti sebagai statistik semata, melainkan menjadi fondasi kuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Menurutnya, surplus produksi memberikan peluang bagi Indonesia memperluas akses pasar, termasuk pasar internasional. “Pencapaian swasembada harus langsung dirasakan manfaatnya petani melalui peningkatan net farm income, dan juga oleh pelaku usaha hilir seperti penggilingan serta distributor,” katanya.
Integrasi harga yang wajar, sistem pembelian efisien, dan akses pembiayaan memadai menjadi faktor penting menjaga keseimbangan. Tidak kalah penting, inovasi seperti pertanian presisi (smart farming), varietas padi unggul tahan cuaca ekstrem, serta manajemen stok adaptif dan efisien perlu terus didorong.
Pemerintah diharapkan menyediakan insentif, regulasi yang mendukung, serta kemudahan akses modal untuk sektor hulu dan hilir pertanian. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berperan aktif dalam stabilisasi pangan global. (Tim Sinta/Yul)
Untuk berita selengkapnya di tabloid Sinar Tani, dapat mengakses link berikut ini !
https://online.flipbuilder.com/TabloidSinarTani/erla/
