Pada tahun 2025, sektor pertanian, khususnya komoditas pangan, terutama lagi produksi padi dan jagung menunjukkan peningkatan signifikan.
Di tahun 2026, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mulai menggarap hilirisasi pertanian dan sektor peternakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras Januari – Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang yang sama tahun 2024. Lonjakan tersebut didorong kenaikan luas panen hampir 13 persen, dengan potensi produksi padi mencapai 60.34 juta ton gabah kering giling (GKG).
Sementara itu hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1.41 juta ton (9.34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Produksi tersebut berasal dari luas panen iagung yang diberkirakan mencapai 2,79 juta ha yang naik 0,24 juta ha (9,40 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari hitungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berencana mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026. di Karawang, Jawa Barat. Bahkan keberhasian Indonesia meningkatkan produksi pangan, khususnya beras mendapat apresiasi dunia.
“Kita lihat negara-negara lain mengapresiasi kita. Bahkan kita dapat penghargaan karena berkontribusi pada dunia, sehingga harga beras turun dari 650 dollar AS/ton meniadi menjadi 342 dollar AS/ton atau turun 40-42 persen” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Namun demikian, di subsector pangan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus pemerintah selesaikan. Misalnya kedelai yang hingga kini masih cukup besar volume impornya. Kemudian ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan sorgum. Pemerintah telah menetapkan komoditas pangan tersebut sebagai komoditas strategis.
Hilirisasi Kebun dan Ternak
Sebenarnya program hilirisasi komoditas perkebunan sudah digadang-gadang pemerintah sejak tahun 2025. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengungkapkan program tersebut. Dalam program hilirisasi tersebut Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan.
Profesor Riset Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular BRIN, Nyak Ilham, menilai hilirisasi ayam terintegrasi dapat menjadi terobosan besar jika dirancang secara matang dan mampu bersaing sehat dengan industri komersial yang sudah mapan.
“Hilirisasi harus meliputi seluruh ekosistem. mulai rantai pasok, logistik, hingga efisiensi distribusi. Dengan akses produksi yang memadai dan fasilitas yang terjangkau, harga di tingkat peternak diyakini bisa lebih stabil,” katanya.
Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan komitmen untuk mengawal program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026, terutama pada agenda hilirisasi komoditas perkebunan dan peningkatan produksi peternakan.
Ketua Umum DPN KHTI, Sudaryono menyampaikan HKTI berinisiatif menjadi penghubung antara pemerintah dan petani di seluruh tingkatan, memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke tingkat akar rumput tanpa celah informasi.
“HKTI hadir untuk memastikan tidak ada gap informasi antara pemerintah dengan petani di lapangan. Semua pemangku kepentingan harus berada dalam satu alur kerja agar program nasional berjalan efektif.” kata Mas Dar, sapaan akrabnya. (Yul)
Untuk berita selengkapnya di tabloid Sinar Tani, dapat mengakses link berikut ini https://online.flipbuilder.com/jzols/dckj/
